Setiap pengunjung harus menyerahkan kartu identitas diri tujuan penyerahan identitas diri adalah

DALAM disiplin hukum internasional hak asasi manusia, isu hak atas identitas berbeda dengan persoalan kartu identitas (ID card). Hak atas identitas sangat erat hubungannya dengan dokumen terkait kelahiran anak yang sifat­nya wajib (compulsory) di banyak negara. Sementara sistem kartu identitas, dalam disiplin hak asasi manusia tidak diwajibkan. Artikel singkat ini akan menguraikan isu hak atas identitas dan kartu identitas dari perspektif hukum hak asasi manusia.

Dokumen (Akta) Kelahiran
Hak atas identitas amat erat kaitannya dengan hak anak mendapat pengakuan identitasnya di muka hukum. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia memberikan jaminan bagi se­tiap orang mendapat pengakuan di mana pun di depan hukum. Pasal 8 Konvensi Hak Anak menegaskan ketentuan Negara untuk menghormati hak anak untuk memiliki identitas, ter­masuk kewarganegaraan, nama, dan hubungan keluarga.

Dalam praktik, hak atas identitas anak ini berwujud dalam penerbitan akta kelahiran oleh pemerintah yang memuat paling tidak informasi dasar: nama si anak, identitas orangtua, tanggal lahir, jenis kelamin, dan kewarganegaraan, baik berdasarkan garis keturunan (jus sanguinis/by blood) maupun berdasarkan tempat lahir (jus soli/by birth). Hampir semua pakar setuju atas pengakuan hak anak atas identitas.

Situs Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada 2013 sempat melansir informasi tidak kurang 50 juta anak di Indonesia tidak mempunyai akta kelahiran. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah memuat ketentuan pembuatan akta kelahiran yang memuat identitas diri setiap anak Indonesia.

Dalam undang-undang ini, pencatatan akta kelahiran wajib dilakukan oleh penduduk paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Dengan demikian, Indonesia menerapkan stelsel aktif, yakni membebankan kewajiban melaporkan kelahiran kepada warganya.